DUMAI || Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu pilar kebijakan strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menghadapi tantangan penyelarasan persepsi di tingkat daerah. Munculnya pandangan teknokratis dari pemerintah daerah terkait beban fiskal dinilai berpotensi mengaburkan substansi investasi jangka panjang program tersebut.
Kritik terhadap respons daerah ini salah satunya disampaikan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Dumai, H. Johannes MP Tetelepta. Pria yang akrab disapa Achie ini menyayangkan pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam sebuah forum pembahasan pembangunan daerah baru-baru ini. Saat itu, SF Hariyanto mengutarakan bahwa implementasi program MBG memberikan dampak terhadap sejumlah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Johannes, narasi yang mengaitkan program pemenuhan gizi dengan penurunan pendapatan daerah tersebut bersifat ambigu. Jika tidak diklarifikasi dengan baik, pernyataan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan mispersepsi atau dampak sosial di tengah masyarakat mengenai komitmen daerah terhadap kebijakan pusat.
”Kami menyesalkan pernyataan Plt Gubernur. Narasi yang disampaikan ambigu dan bisa membawa dampak sosial di tengah-tengah masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas pemerintah pusat yang membawa efek domino (multiplier effect) yang besar bagi masyarakat,” ujar Johannes, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, Rabu (24/6/2026).
Polemik ini pun memantik perhatian serius dari pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilaporkan telah menerjunkan tim khusus ke Provinsi Riau untuk melakukan klarifikasi langsung demi memastikan keselarasan program pusat dan daerah berjalan tanpa hambatan.
Johannes menekankan, pemerintah daerah semestinya tidak hanya melihat kebijakan MBG dari kacamata pengeluaran anggaran semata. Program ini dirancang dengan rantai pasok yang wajib melibatkan sektor riil di daerah, mulai dari kelompok tani, peternak, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan lokal. Dengan demikian, anggaran yang digulirkan akan kembali berputar dan menggerakkan perekonomian daerah itu sendiri.
Lebih jauh, kebijakan ini memikul misi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pemenuhan gizi peserta didik serta menekan angka tengkes (stunting). Oleh karena itu, diperlukan narasi yang konstruktif dari seluruh pemangku kebijakan demi mendukung keberhasilan program.
“Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kita berharap semua pihak memberikan narasi yang konstruktif dan bersama-sama menyukseskan program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto demi terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” kata Johannes.
